Rapat Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Kabupaten Kuningan

Published on : March 15, 2014 Categories: Article Post By: admin

Kuningan – Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon mengadakan rapat koordinasi Pengawasan Orang Asing (Sipora), di ruang eksekutif Setda Kabupaten Kuningan, Rabu (22/02/2012). Dalam kesempatan tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan, membuka secara resmi rakor tersebut.

Peserta rakor adalah tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Kuningan yang berjumlah 17 orang. Tim tersebut terdiri dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon  sebagai Ketua. Wakil Ketua dijabat Kepala Dinas Pemerintahan Kabupaten Kuningan, Sekretaris dijabat Kasi Pengawasan dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon.

Sedangkan anggota tim adalah Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan, Pasi Intel Kodim 0714 Kabupaten Kuningan, Kasi Intelkam Polres Kabupaten Kuningan, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Dishubkombudbar, Kepala Dinsosnakertrans, Kepala Disdukcapil, Kepala Disdikpora, Pasi Lanal Cirebon, dan Bea Cukai Cirebon.

Selain itu juga ditambah anggota tidak tetap yaitu: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Pendidikan. Tim tersebut terbentuk atas dasar surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor:  tentang Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Kuningan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, menyampaikan terima kasih atas telah dibentuknya tim SIPORA di Kabupaten Kuningan. ”Kota Kuningan adalah salah satu dari empat Kabupaten yang telah membentuk tim SIPORA, sedangkan 1 kota lainnya adalah Kota Cirebon. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon membawahi  5 wilayah kerja di Jawa Barat,”.

Sekda Kabupaten Kuningan dalam sambutannya mengucapkan selamat atas terbentuknya tim SIPORA. ”Pengawasan orang asing perlu ditingkatkan sejalan dengan banyaknya kejahatan internasional seperti, terorisme, perdagangan orang, narkoba dan lain-lain. Meskipun wilayah Kabupaten Kuningan kecil tapi sangat tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggagaran-pelanggaran khususnya masalah yang berkaitan dengan orang asing”.