PENERTIBAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMROH, KANTOR IMIGRASI KLAS II CIREBON GELAR PERTEMUAN

Published on : April 28, 2014 Categories: Article Post By: admin

biro_perjalanan_umrah_webcamera360_20140428155006

Picture 1 of 3

           Oleh sebab itu, untuk mencegah penyalahgunaan surat perjalanan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Klas II Cirebon mengundang beberapa Biro Jasa  yang ada di wilayah III Cirebon sekaligus menertibkan para penyelengggara perjalanan Ibadah Umrah, mengingat bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Imigrasi  adalah melakukan pengawasan terhadap warga Negara asing yang berada di Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang ada di luar Negeri sesuai Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang tujuannya adalah memberikan perlindungan, bukan untuk mempersulit ujar Agato, P.P Simamora Kepala Kantor Imigrasi Klas II Cirebon  yang membuka acara pada pertemuan tersebut  di ruang kerjanya.

           Agato P.P. Simamora juga menekankan kepada PPIU yang mengurus perjalanan R.I adalah Biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama dan juga telah mendapat izin operasional sebagai pengurus jasa Keimigrasian dari Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham setempat dengan melampirkan berkas pangajuan permohonan pernyataan penjaminan bermaterai yang menyatakan bahwa :

a)   pemohon paspor yang di urus adalah WNI yang sebenarnya akan melakukan perjalanan ke Arab dalam rangka menunaikan ibadah Umrah ;

b)  menjamin bahwa rombongan calon jamaah umrah yang di urus tidak akan melakukan pelanggaran peraturan Keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal, tinggal melebihi izin tinggalnya (overstay), memalsukan atau membuat palsu paspor yang di berikan kepadanya maupun bekerja secara ilegal.

Apabila terjadi pelanggaran maka izin kepengurusannya akan di cabut, sesuai dengan surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi  Nomor  IMI-D342.GR.01.01 Tahun 2014 di tetapkan pada tanggal 04 Maret 2014.

          Dengan adanya upaya penertiban, kiranya tidak di temukan lagi warga Negara Indonesia yang menyalahgunakan surat perjalanan Umrah untuk kepentingan mencari lapangan pekerjaan yang berdampak akan merugikan dirinya sendiri.