RENCANA PEMBENTUKAN POS IMIGRASI DI PELABUHAN CIREBON

Published on : April 15, 2014 Categories: Article Post By: admin

image 1

Picture 1 of 5

Cirebon, (18/03/2014) keberadaan kapal-kapal yang membawa crew asing yang masuk dan keluardi wilayah perairan Cirebon intensitasnya semakin meningkat terutama kapal pengangkut barang seperti kapal Tanker, tongkang, angkutan batu bara, serta Kapal Pesiar,dan kapal yang masuk dan keluar setiap bulannya tercatat sebanyak 7 sampai 10 kapal dengan mengangkut kira-kira sebanyak 200 crew kapal yang mayoritas berkebangsaan china dengan menggunakan crew visa.

 

Rencana pembentukan Pos Imigrasi di Pelabuhan Cirebon merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang mana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

 

Oleh karena itu, berdasarkan aturan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui Divisi Keimigrasian yang diwakili oleh Kasubid Lantaskim Nia Kurniati melakukan kunjungan dan memantau secara langsung kesiapan, baik secara koordinasi lintas instansi  maupun sarana dan prasarana dalam rangka rencana pembentukan Pos Imigrasi di wilayah pelabuhan laut Cirebon, dan langsung di terima baik oleh Kepala Kantor beserta pejabat struktural dilingkungan Kantor Imigrasi Klas II Cirebon.

 

Dalam paparannya, Kepala Kantor Imigrasi Cirebon, Agato, P.P Simamora  merespon dan akan mendukung  rencana pembentukan Pos Imigrasi di wilayah Pelabuhan Cirebon, dan pihaknya akan bekerja keras seoptimal mungkin dengan kemampuan dan personil yang ada, dan akan mewujudkan  Pos Imigrasi Pelabuhan laut yang terbaik khususnya di wilayah Cirebon, dan untuk mewujudkan itu semua, tidak semudah membalikan telapak tangan, harus ada dukungan seluruh pihak serta dukungan peralatan untuk menunjang pelaksanaan tugas, dan saat ini Kantor Imigrasi Cirebon belum memiliki peralatan penunjang seperti mobile unit dan mobile reader untuk pemeriksaan dan pengawasan orang asing ujarnya.

 

Usai  pertemuan, selanjutnya mengunjungi dan berkoordinasi dengan pihak Kesyahbandaran di pelabuhan Cirebon yang mana syahbandar memiliki otoritas penuh dalam hal pengelolaan lalulintas kapal yang masuk maupun keluar  pelabuhan sangat merespon baik rencana tersebut, dan akan menindaklanjutinya dari hasil pertemuan dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, semoga dalam waktu dekat pos Imigrasi diwilayah Pelabuhan Cirebon dapat segera beroperasi ujar Huske Dwi G, Plh Kepala Syahbandar Kelas II Cirebon.