MENINDAK LANJUTI ARAHAN MENTERI, KA. KANIM KLAS II CIREBON GELAR PERTEMUAN

Published on : November 25, 2014 Categories: Article Post By: admin

1

Picture 1 of 5

Cirebon, (24/11/2014) Menindak lanjuti hasil  pembekalan Menteri Hukum dan HAM, (18/11/2014) yang lalu, Kepala Kantor Imigrasi Klas II Cirebon, Eko Budianto melakukan rapat terbatas yang diikuti oleh jajaran pejabat Struktural Eselon IV dan V guna menyampaikan infromasi terkait dengan beberapa arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM R.I. beserta pejabat Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

     Dalam arahannya, mengungkapkan bahwa di era Kabinet Kerja Presiden Jokowi, kita sebagai aparat pemerintah, pelayan masyarakat dituntut bekerja, bekerja dan bekerja. Dalam melakukan pekerjaan tersebut dituntut smart, open mind, jangan terpaku dalam zona aman saja, tetapi harus memiliki inovasi dan ide-ide kreatifitas dan lebih open mind (terbuka) dalam menjalankan visi dan misi  dari seluruh elemen yang terlibat dalam organisasi tersebut, mulai dari staf sampai kepada Kepala Seksi  mendukung  inovasi dan keratifitas tersebut, sehingga nantinya timbul keharmonisasian dalam menjalankan tugas sesuai apa yang di harapkan.

     Oleh karena itu, Eko Budianto mengharapkan kepada seluruh jajarannya dapat bekerja dan bekerja lebih keras serta kembangkan kreatifitas dan inovasi memacu pengembangan diri, wawasan dan pengetahuan dengan banyak belajar dan membaca. Disamping itu dijelaskan, Menteri Hukum dan HAM R.I.  melihat kinerja dan sistem yang telah dibangun oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi sudah sangat  membanggakan, tetapi masih ada hal-hal pembuatan paspor yang menggunakan jalur cepat dan jalur lambat, dengan adanya tedensi-tendensi tertentu, Jangan ditemukan hal-hal tersebut pada Kanim Cirebon, mengapa harus ada perbedaan, bila perlu seluruhnya dapat selesai dengan waktu singkat sesuai peraturan yang berlaku,  itu yang menjadi perhatian beliau, ungkapnya.

     Melihat dari tugas dan fungsi Imigrasi, Eko Budianto mengungkapkan sebagai penjaga kedaulatan Negara, fungsi imigrasi sangatlah penting yang mengatur dan memantau arus lalulintas orang dari dan keluar Negara kita, dan kita sebagai petugas dan pegawai imigrasi mempunyai fungsi yang sama, seperti halnya Bagian TU meskipun tugas dan fungsi nya tidak langsung menangani hal-hal kaitannya dengan pengawasan maupun pembuatan paspor, tetapi sebagai penunjang pelaksanaan tugas yang  harus dipahami, bahwa berkerja mengenai kepegawaian dan keuangan serta urusan umum lainnya yang tidak begitu langsung bersentuhan dengan tugas teknis keimigrasian, menjalani tugas tersebut juga  sebagai pendukung  fungsi Imigrasi  menjaga kedaulatan Negara, mengingat pengeluaran paspor merupakan identitas kewarganegaraan.

     Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Dirsistik telah bekerjasama dengan 8 (delapan) lembaga/Kementerian lainnya diantaranya KPK, Bareskrim POLRI, Binapenta dan lain sebagainya. Terkait dengan kerjasama itu menjadikan fungsi Imigrasi sangat strategis dalam menjaga kedaulatan Negara, kerjasama tersebut terkait pencarian data-data warga Negara yang hendak membuat paspor maupun warga asing yang berada di wilayah NKRI, datanya pun cukup akurat, mulai dari data KTP, Kartu Keluarga, maupun Akta Kelahiran serta buku nikah, sehingga data yang di tampilkan sangat akurat. Oleh karena itu, Imigrasi mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengawasan terhadap orang asing. Oleh sebab itu, dalam permohonan paspor, data dari pemohon harus benar-bener di verifikasi secara seksama, apabila data yang di minta oleh lembaga lain, kita dapat menyajikan data yang akurat, tidak asal-asalan ataupun data sampah,  akan menjadi permasalahan di kemudian hari, Imigrasi mana yang mengeluarkan paspor dengan data yang tidak akurat,  sehingga akan menjadi sorotan negative terhadap kinerja Imigrasi, itu yang harus di hindari, ujar Kepala Kantor Imigrasi Klas II Cirebon, Eko Budianto.

     Dalam mengakhiri pertemuan, Eko Budianto mengharapkan masukan dari sleuruh pihak dalam membantu melaksanakan arahan Menteri Hukum dan HAM dan kebijakan dari beberapa Direktur  pada acara pertemuan seluruh Kepala Kantor Imigrasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut.