MENKUMHAM, “ REVOLUSI MENTAL MELALUI PERUBAHAN BUDAYA KERJA”

Published on : November 19, 2014 Categories: Article Post By: admin

IMG_4404

Picture 1 of 5

     Jakarta, (18/11/2014) Dalam rangka acara pembekalan Menteri Hukum dan HAM R.I. Jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar pertemuan yang diselenggarakan di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi diikuti sekitar 280 peserta yang terdiri dari beberapa unsur diantaranya Divisi Imigrasi di Kantor Wilayah, Unsur Imigrasi di BNN, Unsur Imigrasi di BNP2TKI, Unsur Imigrasi di BNPT, Direktur Diseminasi HAM, Direktur AIM dan seluruh Kepala Kantor Imigrasi dan Rudenim di seluruh Indoensia, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Klas II Cirebon turut hadir dalam acara tersebut.

     Dalam sambutan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Tengku Syahrizal menyampaikan bahwa penguatan tugas dan fungsi Keimigrasian dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah memberlakukan sistem on line 80 % Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, dan kami siap mendapat eblusukan dari Bapak Menteri ke Kantor Imigrasi guna melihat secara langsung pelayanan Keimigrasian secara Nasional, ungkapnya, disampaikan pula bahwa jabatan struktural yang ada tercatat 2.232 jabatan dan yang terisi sebanyak 1.732 jabatan dan kekosongan jabatan sebanyak 500 jabatan, sedangkan jumlah pegawai seluruhnya 9.640 dan idealnya jabatan struktural dan fungsional  umum yang diinginkan adalah sebanyak 15.800 pegawai, dengan 228 titik perlintasan, maka sangatlah tidak memadai fungsi keimigrasian yang turut serta menjaga kedaulatan Negara Reublik Indonesia, tetapi disetiap perlintasan telah dilengkapi peralatan border sehingga dapat memantau perlintasan orang yang masuk dan keluar NKRI, ujarnya.

     Usai sambutan Plt. Dirjen Imigrasi, selanjutnya pengarahan Menteri Hukum dan HAM R.I., Yasonna H. Laoly  menegaskan  di era alih tekhnologi, pemanfaatan sistem komputerisasi digital melalui sistem on line di era modernisasi saat ini,  sangatlah diperlukan, dalam rapat Kabinet,  Bapak Presiden telah mencanangkan, bahwa  dalam beberapa bulan kedepan setiap hal perijinan akan diberlakukan sistem on line secara satu atap,  untuk layanan keimigrasian akan diberikan secara khusus  karena beda dengan sistem perijinan lainnya dibidang investasi, oleh karena itu,  suka atau tidak suka, mau atau tidak mau,  harus dibangun suatu sistem yang baik dalam rangka  memberikan pelayanan  kepada masyarakat, yaitu kecepatan pelayanan, akurasi pelayanan tanpa mengurangi security  dalam menjalani Visi dan Misi Presiden, “menjaga kedaulatan Negara”   dituntut kecermatan dan kejelian serta mampu memantau para penyusup-penyusup disetiap border  oleh pihak intelijen yang dapat membahayakan kedaulatan Negara kita.

     Selain itu pula ditegaskan,  dalam pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo  melalui kabinet kerja, yang sangat simple  ditekankan agar kita dapat melakukan perubahan sikap dan mental atau lebih dikenal dengan sebutan revolusi mental,  sehingga bangsa kita saat ini tertinggal dengan bangsa lainnya di asia, yang dulunya di era tahun 1980  dikenal sebagai “macan asia”  tetapi mengalami kemunduran, oleh karena itu budaya kerja dan etos kerja birokrasi harus ditingkatkan melalui kerja keras dan kerja cerdas demi peningkatan produktifitas kinerja. Tingkatkan pengetahuan  dan terus kembangkan knowledge, jangan hanya terpaku dalam zona aman saja, tetapi terus kembangkan diri dengan banyak membaca.

     “Jangan ada lagi pembuatan paspor melalui jalur cepat dan jalur lambat, dengan kick back tertentu, kecuali benar-benar ada hal-hal yang harus dibantu secara kemanusiaan karena sakit atau hal tertentu yang harus dipercepat kepengurusannya, tetapi jangan pula dijadikan alat atau alasan, oleh karena itu dengan adanya sistem on line akan mengurangi hal tersebut, ungkapnya.

     Menteri Hukum dan HAM R.I. mengungkapkan dalam merevolusi mental ada beberapa hal yang diperhatikan diantaranya kemandirian, cepat dan tidak tergantung dengan siapapun  kedua ; tim working, saling tolong menolong dan bergotong royong dalam  mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan memudahkan penyelesaiannya, dan hal yang  ketiga ; adalah budaya, budaya kerja yang baik, budaya priyayi dan budaya kerja dulu, hal-hal yang mudah selalu dipersulit dikarenakan ada hal-hal secara financial yang harus kita tinggalkan, apalagi Kementerian Hukum dan HAM telah mendapatkan remunerasi, olehnya itu kedepan jajaran Imigrasi tidak ada lagi isu suap yang dapat menciderai nama institusi yang kita cintai ini.