MELAKSANAKAN FUNGSI KEAMANAN KANTOR IMIGRASI CIREBON MELAKUKAN PENGAWASAN ORANG ASING PADA WNA YANG BERADA DI WILAYAH CILEDUG KAB. CIREBON

Published on : December 2, 2014 Categories: Article Post By: admin

IMG_1649

Picture 1 of 2

Cirebon, (02/12/14) Dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu dilakukannya kegiatan pengawasan dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Kegiatan yang rutin dilakukan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan informasi terhadap orang asing dan sponsor/penjamin yang mengajukan permohonan izin tinggal di wilayah Cirebon.

Pengawasan yang dipimpin oleh Ben Yuda Karubaba selaku Kasubsi Pengawasan akan meninjau lokasi pengawasan yang beralamat di Desa Ciledug Lor Kabupaten Cirebon ini, atas dasar pengajuan permohonan ITAS (Ijin Tinggal Terbatas) penyatuan keluarga suami ikut istri WNI (Warga Negara Indonesia) pada Kantor Imigrasi Klas II Cirebon.

Sebelum melakukan pengawasan, tim sebelumnya telah  melakukan koordinasi dengan  Kepala Kantor Desa setempat mencoba mencari tahu guna mendapatkan informasi yang akurat. Dari keterangan Kepala Desa menyatakan bahwa benar ada orang asing berkebangsaan Singapura yang tinggal di alamat tersebut dan orang asing itu adalah suami dari salah satu warganya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, petugas mencoba mendatangi kediaman orang asing tersebut untuk melihat kegiatan yang dilakukan benar, dan tidak melanggar izin keimigrasiannya.

Setelah dilakukan pengecekan secara langsung serta melakukan wawancara pada orang asing tersebut, tim tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian baik dari kegiatan ataupun dokumen yang dilampirkan.

Seperti diketahui bahwa dalam mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.