Imigrasi Cirebon Hadiri Seminar Tentang Diaspora Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Published on : February 25, 2015 Categories: Article Post By: admin

IMG_2560

Picture 1 of 4

 

Rabu, (24/02/2015)  Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon berkesempatan hadir memenuhi undangan sebagai peserta dalam acara seminar mengenai Diaspora Indonesia yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung bekerja sama dengan yayasan Diaspora Indonesia. Selain Kantor Imigrasi Cirebon acara ini juga dihadiri civitas Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Yayasan Diaspora Indonesia, LSM Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya serta masyarakat umum.

Menurut Indah Morgan salah seorang pengurus Yayasan Diaspora Indonesia sebagai inisiator acara seperti ini telah dilaksakanan di kota Malang dan Manado sebelumnya. Selain itu juga Kongres yang mempertemukan seluruh pelaku Diaspora Indonesia ini pertama kali diadakan di Los Angeles, USA pada Juli 2012 dan selanjutnya di Jakarta pada Agustus 2013 yang hasilnya menghasilkan beberapa pemahaman dan kesepakatan tentang Diaspora Indonesia itu sendiri.

Dengan tema “Mencari Solusi Diaspora Indonesia dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia” acara yang dimoderatori oleh Susi Dwi Harijanti, PhD, dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran juga menampilkan Narasumber yang ahli di bidangnya antara lain Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH, MH (Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan) dan Dra. Alida Handau Lampe Guyer, MSi (Praktisi Ekonomi).

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., persoalan status hukum bagi kelompok diaspora pada dasarnya bermula sejak berkembangnya paham nasionalisme dan kebangsaan dari suatu negara. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya istilah internasionalisme dan globalisme, hingga mewujud institusionalisasi, seperti munculnya wilayah regional ASEAN atau Uni Eropa. “Selama tidak ada batas negara, diaspora itu tidak akan ada,” ungkapnya. Bagir juga menambahkan, Indonesia menganut paham Kewarganegaraan Tunggal berdasarkan Hukum Kewarganegaraan. Munculnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang salah satu butirnya menerangkan pembolehan memiliki Dwi Kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campur antar bangsa hingga batas usia 18 tahun ditambah 3 tahun masa transisi ini merupakan pengecualian dari paham Kewarganegaraan Tunggal yang dianut dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia.

Namun, Undang-undang ini diyakini masih belum ajeg karena masih belum memayungi harapan bagi kelompok diaspora. Padahal, Prof. Bagir menilai Kelompok diaspora ada beberapa manfaat yang dihasilkan jika ditinjau dari sudut praktis. Ungkapnya.

Seperti diketahui istilah Diaspora akhir-akhir ini menjadi sebuah fenomena sosial global dikarenakan berdampak membawa perubahan sosial budaya, hukum, ekonomi, politik terhadap suatu negara. Menurut PBB, kini ada sekitar 232 jiwa orang seduaia yang bermigrasi ke negara lain dan terus meningkat setiap tahunnya dengan berbagai macam latar belakang alasan migrasinya tersebut. Sedangkan penduduk Indonesia sendiri yang tersebar di berbagai dunia diperkirakan sekitar 6-8 juta jiwa. (NDN)