Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon Selenggarakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Published on : June 13, 2015 Categories: Gallery Post By: admin

 

IMG_2797

Picture 1 of 5

Cirebon, (10/06/2015) Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertempat di ruang aula Kantor Imigrasi Cirebon dan dilaksanakan selepas jam kerja kantor yaitu pada pukul 16.00 WIB. Acara yang berlangsung selama dua hari ini (10-11/06) selain diikuti oleh seluruh pejabat struktural Eselon IV dan V serta pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Cirebon juga menghadirkan nara sumber dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, dan dari Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 60 tahun 2008 yang mana peraturan ini dibuat dalam rangka membangun sistem pengendalian berbasis kinerja, artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan pada setiap instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien.

Plh. Kepala Kantor Imigrasi Cirebon, Ma’mum dalam sambutannya menjelaskan bahwa kantor Imigrasi Kelas II Cirebon sebenarnya telah melaksanakan SPIP, dan SPIP itu bukan hanya terkait dengan masalah anggaran keuangan dan pengendalian aset pemerintah, melainkan juga masalah pelayanan prima kepada masyarakat merupakan unsur dari sistem pengendalian intern pemerintah, ungkapnya.

Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, merupakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik memberikan pelayanan pembutan paspor yang cepat, tepat dan transparan serta waktu penyelesaian yang jelas, sehingga masyarakat benar-benar puas dengan layanan yang diberikan, dan Ma’mum optimis Kantor ini telah melaksanakan SPIP dengan baik, yang salah satunya adalah ketaatan terhadap aturan sesuai dengan SOP yang di tetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, yaitu kepastian waktu, tiga hari paspor dapat selesai setelah foto dan wawancara.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Divisi Administrasi, T. Daniel L Tobing dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan SPIP dilaksanakan dalam rangka mempermudah pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, dari mulai proses kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Untuk itu tercapainya tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam SPIP, mempunyai empat komponen kinerja yang dibangun antara lain, kegiatan yang efektif, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.