Melalui Rapat Tipora Kabupatan Majalengka, Kuatkan Kordinasi Antar Instansi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Published on : June 5, 2015 Categories: Article Post By: admin

IMG_2708

Picture 1 of 5

Majalengka, (04/06/2015) Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, menggelar rapat Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tipora) yang mengangkat Isu Aktual terkait  kebijakan Pemerintah Pusat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mana nantinya akan mempermudah orang asing masuk dan menetap maupun keluar wilayah Republik Indonesia berimbas pada potensi pelanggaran orang asing.

Kepala Bidang Intelejen, penindakan dan sarana Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Hermanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa tugas pengawasan orang asing adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintah terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing ; melakukan operasi gabungan, dan operasi gabungan tersebut dapat bersifat khusus maupun terencana ; operasi dilakukan berdasarkan rencana operasi dan apabila dalam operasi gabungan ditemukan tindak pidana maka diserahkan kepada badan atau instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, ungkapnya.

Disamping itu pula, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon, Eko Budianto dalam paparannya  menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Kantor Imigrasi dalam kaitannya dengan Pengawas Orang Asing berdasarkan pasal 69 Undang-undang No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa “untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau Instansi Pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon sebagai Unit Pelaksana Tekhnis yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Menteri Hukum dan HAM R.I. di bidang Keimigrasian didaerah, dalam mengemban amanat Undang-Undang tersebut, membentuk Tim Pengawas Orang asing, yang melibatkan beberapa instansi terkait, untuk bersama-sama melakukan kordinasi dan sinkronisasi terkait yang bidang tugasnya meliputi pengawasan orang asing berdasarkan peraturan yang berlaku, dan kordinasi juga dapat dilakukan bersifat horizontal maupun vertikal.

Eko Budianto menambahkan bahwa prinsip dan dasar dibentuknya tim ini adalah didasarkan atas prinsip kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan dan kemitraan dari beberapa instansi yang terlibat tanpa mengurangi tugas, fungsi dan wewenang masing-masing badan/Intansi.

Eko Juga menegaskan bahwa Kantor Imigrasi  dalam menerbitkan paspor sangat selektif, dengan memperketat persyaratan, serta tujuan kepergian keluar negeri, sehingga jangan sampai disalahgunakan, seperti halnya pergi ke luar negeri untuk melaksanakan Ibadah Umroh, tetapi disalahgunakan untuk bekerja   menjadi tenaga kerja illegal, dan yang paling di takutkan adalah terlibat dalam gerakan ISIS yang dapat membahayakan bangsa dan Negara yang saat ini menjadi isu aktual , ungkapnya.

Olehnya itu, mengakhiri paparannya, Eko Budianto mengharapkan kepada para peserta dapat bersama-sama mengawasi keberadaan orang asing di wilayah Majalengka, apalagi desember 2015, Pemerintah pusat akan memberlakukan MEA, dan Kabupaten Majalengka sendiri melihat dari letak geografis sangat besar potensinya orang asing masuk dan ke luar ke wilayah ini, mengingat kedepan apabila telah terbangunnya jalan tol,  tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan asing akan lebih banyak lagi masuk di wilayah ini, apalagi ditambah dengan adanya Bandara Internasional yang akan di bangun di Kabupaten Majalengka.