Kantor Imigrasi Cirebon Selenggarakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kabupaten Kuningan

Published on : October 6, 2015 Categories: Article Post By: admin

IMG_1205

Picture 1 of 5

Kuningan, (30/09/2015) Dalam upaya mensinergikan pengawasan orang asing tingkat Kab/Kota, Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon menyelenggarakan Pengawasan Orang Asing yang bekerjasama dengan Aparat Pemerintah Daerah setempat. Sesuai dengan cakupan wilayah tugas Kantor Imigrasi Cirebon,  untuk kali ini dilaksanakan diwilayah Kabupaten Kuningan yang melibatkan beberapa instansi yaitu, Kesbangpol Kuningan, Disdukcapil Kuningan, Kementerian Agama Kuningan, Polres Kuningan, Kodim Kuningan, Lanal Cirebon, Beacukai Cirebon dan instansi lainnya.

Acara di mulai pada pukul 09.00 WIB dengan materi ruang lingkup dan tugas Tim Pengawas orang Asing yang dibawakan oleh Sekretaris Tim Pengawas Orang Asing Kasi Wasdakim H. Daulay sekaligus mewakili Kepala Kantor Imigrasi yang berhalangan hadir.

Dalam paparannya disampaikan bahwa Tim Pengawas Orang asing ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mana menyebutkan bahwa untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah pusat, Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, untuk wilayah Propinsi diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah, sedangkan tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Untuk itu, pentingnya pengawasan orang asing lintas instansi ini dibentuk untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat bahwa keberdaan orang asing yang ada di Indonesia adalah yang benar-benar bermanfaat bagi bangsa, bukan yang dapat merugikan bangsa, sebagaimana diberitakan di media massa maupun elektonik potensi pelanggaran warga Negara asing yang sangat santer diberitakan akhir-akhir ini menyangkut masalah kejahatan cybercrime, peredaran Narkoba jaringan Internasional, tindak pidana pencucian uang  serta Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ungkap H. Daulay.

H. Daulay juga menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi, selain bertugas melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing, juga melakukan pengawasan terhadap WNI yang hendak berpergian ke luar negeri, yaitu melalui penerbitan paspor secara selektif yang diberikan kepada orang yang tepat, hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal yang kerap dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab  tidak sesuai dengan peruntukan, misal WNI yang berpergian ke luar negeri dengan alasan umroh, tetapi disalahgunaan untuk bekerja, dan lain sebagainya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Cirebon, untuk di Kabupaten Kuningan daftar orang asing pemegang kartu izin tinggal terbatas (Kitas) sebanyak 26 orang, dan pemegang kartu izin tinggal tetap sebanyak 5 orang. Untuk pelanggaran Keimigrasian di Kabupaten Kuningan per Januari 2013 s/d September 2015 tercatat 1 orang saja, yaitu warga Negara Australia. Alasan Kantor Imigrasi memulangkan ke Negara asalnya disebabkan WNA tersebut melebihi waktu kunjungan (overstay), sehingga harus ditindak tegas, ungkap Ben Yuda Karubaba, Kasubsi Pengawasan.

Oleh karena itu, melalui Tim Pora ini diharapkan masing-masing instansi dapat bekerjasama mengawasi keberadaan orang asing, mengingat personil yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Cirebon khususnya diseksi Wasdakim berjumlah 9 (sembilan) orang saja, dengan keterbatasan personil tersebut, Kantor Imigrasi mengharapkan kerjasama yang baik dengan seluruh jajaran aparat pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum diwilayah Kab. Kuningan, keberadaan orang asing diwilayah ini, bukan hanya tugas Kantor Imigrasi saja, melainkan tugas kita bersama sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing. Melalui rapat ini, marilah kita mensinkronisasikan cara pandang terhadap warga Negara asing sesuai dengan tugas masing-masing instansi, mengingat data warga asing yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Cirebon, pasti berbeda dengan data yang dimiliki oleh Kantor Dinas Nakertrans, hal tersebut disebabkan pendataan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi adalah seluruh WNA (anggota keluarga) para pekerja asing, sementara data yang ada di Dinas Nakertrans hanya pekerjanya saja, ungkap H. Daulay mengakhiri sambutannya.